 |
| Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik |
gmnipas- Langkah pemerintah melalui Menko Polhukam
Wiranto terkait sikap dan keinginan membubarkan ormas Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) dinilai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
tepat dan benar.
"GMNI mengapresiasi sikap politik pemerintah," kata Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik dalam pernyataan sikap organisasi mahasiswa itu ke redaksi, Senin (8/5).
Menurut Chrisman, langkah dan itikad pemerintah sudah tepat dan bersesuaian bukan hanya secara hukum namun sesuai dengan situasi, kondisi, kultur dan naturnya bangsa Indonesia.
Selanjutnya, upaya dan mekanisme melalui wilayah hukum sebagaimana dimaksud ketentuan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus segera dilakukan karena negara Indonesia adalah negara hukum.
Karenanya, lanjut Chrisman mekanisme hukum perlu segera ditempuh sesuai aturan main UU 17/2013 agar itikad pemerintah ini tidak hanya sekedar itikad politik dan tidak bias hukum, perlu memenuhi ketentuan-ketentuan, peringatan-peringatan dan sanksi kemudian pengajuan tertulis Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui kejaksaan untuk dimohonkan di pengadilan.
"Ini perlu dikawal seluruh elemen masyarakat agar paripurna, di sisi lain perlu juga adanya langkah-langkah pemerintah menanamkan kembali pemahaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi-generasi penerus bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Chrisman menambahkan, negara ini dibangun berdasarkan konsensus pendiri bangsa yang sudah final yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, oleh karenanya tidak bisa diganti-ganti lagi.
"Persoalannya bagaimana generasi penerus bangsa bisa memahami Pancasila sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa dahulu," imbuhnya.
GMNI menilai, sikap politik pemerintah terkait pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi organisasi-organisasi lain dan pihak-pihak yang teridentifikasi melakukan upaya-upaya anti Pancasila.
"Ini penting dilakukan agar bersama menjaga keutuhan NKRI, bangsa ini sudah dibangun dengan dasar yang kuat dan menjadi kesepakatan bersama, jadi hari ini tugas anak bangsa mengisi pembangunan bangsa sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa, bukan lagi mempersoalkan dasar dan bentuk negara yang sudah final," pungkasnya. [rus] (dipublikasikan Oleh : RMOL)
"GMNI mengapresiasi sikap politik pemerintah," kata Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik dalam pernyataan sikap organisasi mahasiswa itu ke redaksi, Senin (8/5).
Menurut Chrisman, langkah dan itikad pemerintah sudah tepat dan bersesuaian bukan hanya secara hukum namun sesuai dengan situasi, kondisi, kultur dan naturnya bangsa Indonesia.
Selanjutnya, upaya dan mekanisme melalui wilayah hukum sebagaimana dimaksud ketentuan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus segera dilakukan karena negara Indonesia adalah negara hukum.
Karenanya, lanjut Chrisman mekanisme hukum perlu segera ditempuh sesuai aturan main UU 17/2013 agar itikad pemerintah ini tidak hanya sekedar itikad politik dan tidak bias hukum, perlu memenuhi ketentuan-ketentuan, peringatan-peringatan dan sanksi kemudian pengajuan tertulis Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui kejaksaan untuk dimohonkan di pengadilan.
"Ini perlu dikawal seluruh elemen masyarakat agar paripurna, di sisi lain perlu juga adanya langkah-langkah pemerintah menanamkan kembali pemahaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi-generasi penerus bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Chrisman menambahkan, negara ini dibangun berdasarkan konsensus pendiri bangsa yang sudah final yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, oleh karenanya tidak bisa diganti-ganti lagi.
"Persoalannya bagaimana generasi penerus bangsa bisa memahami Pancasila sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa dahulu," imbuhnya.
GMNI menilai, sikap politik pemerintah terkait pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi organisasi-organisasi lain dan pihak-pihak yang teridentifikasi melakukan upaya-upaya anti Pancasila.
"Ini penting dilakukan agar bersama menjaga keutuhan NKRI, bangsa ini sudah dibangun dengan dasar yang kuat dan menjadi kesepakatan bersama, jadi hari ini tugas anak bangsa mengisi pembangunan bangsa sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa, bukan lagi mempersoalkan dasar dan bentuk negara yang sudah final," pungkasnya. [rus] (dipublikasikan Oleh : RMOL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar...