GMNI Yudharta Gelar Diskusi Naskah Akademik Doktoral Ahmad Basarah

gmnipas- Peringatan Hari lahir Pancasila yang diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Universitas Yudharta Pasuruan, dilaksanakan dengan membedah Naskah akademik Doktoral Ahmad Basarah yang berjudul “PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN FALSAFAH BANGSA SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DI UBAH”. Naskah ini merupakan konsideran dari pancasila sebagai sebuah dasar falsafah” (philosofische grondslag) atau “pandangan komprehensif dunia” (weltanschauung) secara sistematik dan koheren. Diskusi dilaksanakan dengan Metode “Sorogan” seperti kultur pesantren dengan membaca secara per-Bab oleh setiap peserta lalu menjelaskan isi dari yang di baca, forum berjalan kondusif dan penuh semangat Nasionalisme, Kamis (01/05).

Suasana Diskusi di Sekretariat Bersama GMNI se-Yudharta

Bung Nawir menuturkan dalam sela diskusi, bahwa Pancasila lebih baik dari ideologi Komunis karena Pancasila punya sila Ketuhanan, Pancasila lebih baik dari ideologi Liberalisme/Kapitalisme karena Pancasila punya sila Keadilan Sosial. Pancasila juga lebih baik dari paham Khilafah ala Islamic State of Iraq Suriah (ISIS) karena Pancasila punya sila Persatuan Indonesia.

Kegiatan ini digelar disamping untuk memperingati Harlah Pancasila, juga bertujuan untuk melestarikan Tradisi Literasi di kalangan Mahasiswa guna mengenal dan memperdalam nilai di dalam butir-butir pancasila. Tradisi Literasi sendiri lanjut Nawir merupakan salah satu implementasi Revolusi Mental dari Nawa cita Presiden Jokowi.

Diskusi ini Dengan demikian berkesimpulan, bahwa tidak ada secara moralitas atau alasan ideologis apapun bagi bangsa Indonesia untuk tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut apalagi berpikir untuk mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dan dibahas serta disetujui oleh para tokoh Pendiri Bangsa lainnya menjadi dasar dan ideologi negara, bersumber dari jiwa dan jati dirinya bangsa Indonesia sendiri. (dipublikasin oleh:PortalArjuna)

GMNI: Pembubaran HTI Sudah Tepat dan Benar

Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik

gmnipas- Langkah pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto terkait sikap dan keinginan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tepat dan benar.

"GMNI mengapresiasi sikap politik pemerintah," kata Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik dalam pernyataan sikap organisasi mahasiswa itu ke redaksi, Senin (8/5).

Menurut Chrisman, langkah dan itikad pemerintah sudah tepat dan bersesuaian bukan hanya secara hukum namun sesuai dengan situasi, kondisi, kultur dan naturnya bangsa Indonesia.

Selanjutnya, upaya dan mekanisme melalui wilayah hukum sebagaimana dimaksud ketentuan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus segera dilakukan karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Karenanya, lanjut Chrisman mekanisme hukum perlu segera ditempuh sesuai aturan main UU 17/2013 agar itikad pemerintah ini tidak hanya sekedar itikad politik dan tidak bias hukum, perlu memenuhi ketentuan-ketentuan, peringatan-peringatan dan sanksi kemudian pengajuan tertulis  Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui kejaksaan untuk dimohonkan di pengadilan.

"Ini perlu dikawal seluruh elemen masyarakat agar paripurna, di sisi lain perlu juga adanya langkah-langkah pemerintah menanamkan kembali pemahaman Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi-generasi penerus bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Chrisman menambahkan, negara ini dibangun berdasarkan konsensus pendiri bangsa yang sudah final yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, oleh karenanya tidak bisa diganti-ganti lagi.

"Persoalannya bagaimana generasi penerus bangsa bisa memahami Pancasila sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa dahulu," imbuhnya.

GMNI menilai, sikap politik pemerintah terkait pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi organisasi-organisasi lain dan pihak-pihak yang teridentifikasi melakukan upaya-upaya anti Pancasila.

"Ini penting dilakukan agar bersama menjaga keutuhan NKRI, bangsa ini sudah dibangun dengan dasar yang kuat dan menjadi kesepakatan bersama, jadi hari ini tugas anak bangsa mengisi pembangunan bangsa sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa, bukan lagi mempersoalkan dasar dan bentuk negara yang sudah final," pungkasnya. [rus] (dipublikasikan Oleh : RMOL)